Persis setahun Jokowi-JK, saya dan teman-teman Fasilkom UI melakukan kolaborasi riset tentang evaluasi kinerja Pemerintahan Jokowi-JK di tahun perdananya. Tim Fasilkom UI, menyebut diri mereka dengan ‘Datalyst’ alias Data Analyst yang dimotori oleh teman saya Fasilkom UI 2009, yaitu Amanah Ramadiah (Ami) dan juga Fitri Nurinsani (Fitri). Sebagaimana saya saat ini, kami semua kini sedang berjuang menyelesaikan studi doktoral kami di tanah Ratu Elizabeth sejak 2016.
Ini foto ketika saya memaparkan argumen perihal Jawa-Sentris ini. Di samping saya itu perwakilan Datalyst, Ami, lalu Prof. Didik Rachbini-Pendiri & Ekonom Senior INDEF, Bang Berly Martawardaya-Peneliti INDEF, dan Dr. Fadhil Hasan-Pendiri & Ekonom Senior INDEF.
Metode riset mereka dalam penelitian ini menggunakan big data twitter untuk memantau aktivitas dan kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK selama setahun belakangan dengan mempertimbangkan dimensi spasial atau kewilayahan. Temuan mereka (bisa dibaca di sini) sangat menarik: bahwa janji ‘Pembangunan dari pinggiran’ yang digaungkan oleh Jokowi selama kampanye masih jauh panggang dari api. Aktivitas Pemerintah, yang terekam dalam sosial media masih terpusat di Jawa, sedankan daerah-daerah lain masih sangat terpinggirkan.
Riset ini kemudian tersebar luas di media-media nasional, di bawah ini contohnya ditayangkan oleh Metro TV
Lebih menarik lagi, big data media sosial ini selaras dengan data BPS terkait ‘kue’ pembangunan Indonesia yang kian hari kian timpang antara Jawa dan non-Jawa. Saya menyebut ini dengan Pembanguna ala ‘Jawa-Sentris’. Inilah temuan, kesimpulan, evaluasi dan kritik utama kami ke Pemerintahan Jokowi-JK saat itu.
Temuan riset ini kemudian kami suarakan & sampaikan melalu konferensi press yang diadakan di kantor INDEF pada Minggu 16 Oktober 2016, hanya beberapa hari sebelum perayaan ‘ulang tahun’ pertama Jokowi-JK yang jatuh pada 20 Oktober. Dalam konferensi pers tersebut sebagaimana dilaporkan oleh Berita Satu (16/10/2015), seperti di bawah ini:
‘Berdasarkan temuan Tim Data Analyst atau datalyst Indef menujukan, dalam setahun terakhir pembangunan masih terpusat di Jawa atau Jawa Sentris,” ujar Dzulfian saat diskusi bertajuk “Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Evaluasi Bidang Pemerataan dan Kesejahteraan” di Jakarta, Jumat (16/10).
Dzulfian mengungkapkan, pembangunan di pulau Jawa sebanyak 58 persen, jauh dibandingkan dengan pembangunan di daerah lainnya. Sebagaimana data BPS 2015, distribusi PDB nasional per wilayah di tahun 2015 menunjukkan PDB di pulau Jawa sebesar 57,9%. Kemudian disusul Sumatera (22.0%), Kalimantan (9,1%), Sulawesi (5,6%), Bali dan Nusa Tenggara (2,9%) dan Maluku dan Papua (1,9%).’
Ini data yang saya tayangkan di ketika itu di depan wartawan:
Sumber: Indonesian Statistics Office (BPS); Suahasil, 2010
Tidak lama kemudian, kritik kami ini sampai ketelinga Jokowi. Beliau pun menanggapinya dengan:
“Indonesia sedang berubah ke arah ‘Indonesia-sentris’, bukan hanya ‘Jawa-sentris’. Kemakmuran menyeluruh bukan hanya di Pulau Jawa,” (Kompas.com, 10/11/2015)
Hal ini disampaikan Jokowi di pidato resminya ketika merayakan Hari Pahlawan di Surabaya. Kritik ‘Jawa-Sentris’ ini pula lah yang mungkin dapat menjelaskan ‘show off’ Jokowi beberapa kali ke Papua, mulai dari di naik motor di atas tol trans Papua, numpang solat di Mushollah kecil di sana, hingga pembelian saham Freeport oleh Indonesia. Semuanya ini nampaknya memiliki 1 benang merah yang sama: penegasian isu ‘Jawa-Sentris’ dengan ‘Indonesia-Sentris’.
Isu ‘Jawa-Sentris’ ini pun terus berlanjut. Puncaknya, pada pembacaan RAPBN 2017 tahun kedua Jokowi-JK di hadapan para DPR/DPD (lihat foto di bawah ini), Jokowi menekankan bahwa topik utama pembangunan di periode ini adalah transformasi pembangunan nasional dari ‘Jawa-Sentris’ menjadi ‘Indonesia-Sentris’. Untuk full video-nya dapat ditonton langsung di-channely youtube milik Berita Satu denga mengklik ini.
Jokowi ketika berpidato di Gedung DPR/MPR terkait RAPBN 2017
Kini, perjuangan pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia memasuki babak baru. Tiga tahun kemudian, di forum yang sama, di pidato resminya di Pembacaan RAPBN 2020 Jokowi mengumumkan kebijakannya untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Dalam perspektif, keadilan dan pemerataan wilayah di Indonesia, tentu hal ini patut kita sambut gembira. Hal ini adalah kebijakan, minimal simbol nyata, keberpihakan Pemerintah atas ke-Indonesian kita yang tidak hanya melulu tentang Jawa, Jawa dan Jawa lagi, tapi bergeser ke daerah-daerah lain yang sudah lama dilupakan dan ditinggalkan.
Perkara pro-kontra, setuju atau tidak, efisien atau boros, terkait pemindahan ibu kota ini jelas merupakan debat yang lain. Namun, memang sudah saatnya kita berpikir serius bagaimana mewujudkan keadilan sosial bagi SELURUH rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam sila ke-lima Pancasila dan hal ini bisa dimulai dengan pembagina kue pembangunan dan distribusi kekuasaan yang lebih adil dari Jawa ke non-Jawa. Sudah saatnya, cepat atau lambat, kita harus benar-benar menerapkan kebijakan yang Indonesia-Sentris, tidak melulu Jawa lagi, lagi dan lagi.
Durham, Inggris, 16 Agustus 2019.
Dzulfian Syafrian
Peneliti INDEF dan Kandidat Doktor di Durham University
Dzulfian Syafrian's Blog 